Uu pemberantasan tindak pidana terorisme pdf

Poinpoin perdebatan revisi uu terorisme jelang finalisasi. Setelah dua tahun menjadi perdebatan di dpr, revisi undangundang nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme akhirya disahkan menjadi undangundang. Jakarta, cnn indonesia ketua pansus ruu terorisme, muhammad syafii kembali menegaskan pengesahan revisi uu nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme tertunda karena masih belum ada kesepakatan soal definisi dari terorisme itu sendiri. Makalah tindak pidana korupsi tipikor rabiatul adawiyah. Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undangundang uu anti terorisme, terorisme merupakan kejahatan lintas negara, terorganisasi, dan bahkan merupakan tindak pidana internasional yang mempunyai jaringan luas yang dapat mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional. Hukum dan penegakan hukum, menurut soerjono soekanto, merupakan sebagian faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan. Law on the prevention and eradication of terrorism financing governing eradicating terrorism by using the system and tracing the flow of funds mechanism. Sejalan dengan pembukaan undangundang dasar 1945, maka negara republik indonesia adalah negara kesatuan yang berlandaskan hukum dan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memelihara kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera serta ikut serta secara aktif memelihara perdamaian dunia. Jangka waktu yang semakin lama tersebut memperbesar. Sebanyak 281 anggota dpr yang hadir dalam rapat paripurna menyetujui revisi menjadi undangundang. Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna di kompleks parlemen, senayan, jakarta, jumat 2552018. Pembahasan uu tersebut cukup alot dan memakan waktu hingga dua tahun lamanya. Apakah rancangan undangundang tentang perubahan atas uu. Jakarta, idn times dpr akhirnya mengesahkan perubahan uu nomor 15 tahun 2003 mengenai pemberantasan tindak terorisme pada jumat 155.

Aksi peledakan bom bunuh diri terhadap pelaku tpt, sebelumnya. Hukum acara pidana kuhap, kecuali ditentukan lain dalam uu pemberantasan tindak pidana terorisme. Salah satunya adalah uu ri nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan perpu nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undangundang. Liputan khusus revisi uu pemberantasan terorisme halaman 1. Peran dan keterlibatan tni dalam penanggulangan terorisme. Sebelumnya panglima tni marsekal hadi tjahjanto mengusulkan tni dilibatkan dalam revisi undangundang nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme ruu anti terorisme melalui surat permohonan yang ditujukan kepada ketua panja ruu anti terorisme. Revisi ini sebenarnya sudah diajukan oleh pemerintah kepada dpr sejak februari 2016. Melalui undangundang tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme, yang disahkan dalam rapat paripurna dpr, selasa 1202, polisi dapat mempidanakan penyandang dana. Anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 188 ayat 2 undangundang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperolen dari. Bab i ketentuan umum pasal 1 dalam peraturan pemerintah pengganti undangundang ini yang dimaksud dengan. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

Tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undangundang yang mengatur pemberantasan tindak pidana terorisme. Pasal ini tidak jelas dan rancu, apabila yang dimaksudkan adalah untuk menggerakkan orang melakukan tindak pidana terorisme maka sudah diatur dalam pasal lain. Dewan perwakilan rakyat dpr telah mensahkan rancangan undangundang nomor 15 tahun 2003 tentang tindak pidana terorisme menjadi undangundang. Undangundang uu tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undangundang nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsurunsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undangundang nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undangundang nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undangundang sebagaimana telah diubah. Salah satu tujuannya untuk memudahkan aparat penegak hukum melakukan upaya preventif pencegahan terorisme. Abstrak tindak pidana terorisme tpt beraksi kembali dengan peledakan bom di kawasan sarinah jakarta, 14 januari 2016, yang mengakibatkan korban sipil meninggal dunia, dan lukaluka. Implementasi uu nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme dalam penanggulangan tindak pidana terorisme, 2009. Untuk melakukan pengusutan, diperlukan perangkat hukum yang mengatur tentang tindak pidana terorisme. Menyadari hal ini dan lebih didasarkan pada peraturan yang ada saat ini yaitu kitab undang undang hukum pidana kuhp, akhirnya pemerintah menyusun peraturan pemerintah pengganti undangundang perpu nomor 1 tahun 2002, yang pada tanggal 4 april. Pengganti undangundang nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undangundang. Tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsurunsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah pengganti undangundang ini. Undangundang nomor 9 tahun 20 tentang pencegahan dan. Revisi uu pemberantasan terorisme pemerintah dan dpr bersepakat untuk merevisi undangundang nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Undangundang nomor 9 tahun 20 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme. Menurut hadi, tni memiliki fungsi penangkalan dan penindakan terorisme. Setidaknya ada 5 hal baru yang sudah kita jelaskan, kata bamsoet di.

Dpr sahkan revisi uu terorisme, perppu tak lagi diperlukan. Minimnya hak korban dalam ruu pemberantasan terorisme. Undang undang anti terorisme disahkan indeksberita. Pemberantasan tindak pidana terorisme, ke dalam prolegnas prioritas 2016. Pasal 26 a uu pemberantasan tindak pidana korupsi uu no. Berita uu terorisme hari ini kabar terbaru terkini. Tindak pidana perdagangan orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsurunsur tindak pidana yang ditentukan dalam undangundang ini. Undangundang nomor 5 tahun 2018 pusat data hukumonline. Terdapat perbedaan jangka waktu penangkapan dan penahanan dari kuhap, uu no. Setelah hampir 2 tahun dibahas dpr bersama pemerintah, rancangan undangundang ruu atas perubahan uu 152003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme resmi disahkan. Perubahan peraturan pemerintah pengganti undang undang. Perpu no 1 thn 2002 pemberantasan tindak pidana terorisme.

Undang undang anti terorisme disahkan melalui rapat paripurna dpr di ruang paripurna ii, gedung nusantara ii, senayan, jakarta, jumat 2542018. Jakarta, revisi undangundang nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme akhirnya disahkan menjadi undangundang. Menhan tegaskan peran tni dan polri harus jelas dalam. Pemberantasan tppt di indonesia juga diperkuat dalam ketentuan perundangundangan nomor 9 tahun 20 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme selanjutnya disebut uu tppt. Dpr sahkan uu tentang pendanaan terorisme bbc news indonesia.

Undangundang uu tentang perubahan atas undangundang nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang undang nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Pengesahan ini masih menuai polemik karena dalam uu tersebut terdapat sejumlah potensi masalah yang bisa mewarnai proses pemberantasan tindak pidana yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa itu. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, danatau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang. Indonesia juga membuat undangundang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan mengalami perubahan yaitu undangundang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam catatan idn times setidaknya ada lima pasal bermasalah yang dibahas cukup lama sebelum akhirnya diketok pada hari ini. Ketua dpr bambang soesatyo menyebut ada 5 bab baru dalam uu terorisme ini yang membedakan dengan uu sebelumnya. Peraturan pemerintah pengganti undang undang nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undangundang. Terutama, jika ada penugasan khusus yang diberikan pimpinan dpr kepada baleg berdasarkan hasil rapat badan.